Jumat, 01 April 2016

MAKNA NILAI – NILAI SETIAP SILA PANCASILA




A.NILAI-NILAI YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING SILA
    
- Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
      Sila pertama, yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk meng anut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antarsesama manusia Indonesia, antarbangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling meng a yomi.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain sebagai berikut.

1.     Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Mahasempurna.
2.     Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara menjalankan semua perintah-Nya, dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya.
3.     Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
4.     Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

    Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diper-lakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku ras, dan keturunan.

Dengan demikian, pada sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai sebagai berikut.

1.     Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.
2.     Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan.
3.     Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
4.     Mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
        Makna “Persatuan Indonesia” dalam sila ketiga Pancasila adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, antara lain sebagai berikut.

1.     Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2.     Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3.     Pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
4.     Sila Keempat: kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

      Setiap orang Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan peng ambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaansebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, antara lain sebagai berikut.

1.     Kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
2.     Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
3.     Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
4.     Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
5.     Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambil keputusan.

Sila kelima: keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia

     Keadilan merupakan salah satu tujuan negara republik Indonesia selaku negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia Indonesia, baik selaku pribadi, selaku anggota masyarakat, maupun selaku warga negara menjadi aman, tenteram, dan sejahtera.

    Upaya untuk mencapai ke arah itu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Adapun nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima, antara lain sebagai  berikut.

1.     Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
2.     Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
3.     Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain.
4.     Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
5.     Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual.  
Description: Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila-Sila Pancasila
Mengantre merupakan pencerminan perilaku sesuai hak dan kewajiban.

     Pancasila merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyar-akat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Pancasila sehingga Pancasila merupakan sumber nilai? Dalam kaitan ini, Dardji Darmodihardjo mengatakan bahwa Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Adapun nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 
  
     Dalam Pancasila, terkandung nilai-nilai yang lengkap dan har-monis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis atau moral maupun nilai religius, yang ter cermin dalam sila-sila Pancasila yang bersifat sistematis-hierarkis. Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif, subjektif, dan kedua-duanya. Sifat objektif karena sesuai dengan objeknya/kenyataannya dan bersifat umum/universal. Adapun sifat subjektif karena sebagai hasil pemikiran seluruh bangsa Indonesia.    

    Melihat fungsi dasar Pancasila sebagai dasar negara, segala tindak tanduk atau perbuatan semua warga negara harus mencer  minkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai yang menuntun sikap, perilaku atau perbuatan manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B.CONTOH KASUS
a. Kasus yang menerapkan nilai-nilai pancasila
 “Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Pilkada)”
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (sumber: id.wikipedia.org)
Komentar : Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk memilih siapa pemimpin yang menurut mereka pantas. Dan menurut saya pilkada ini sesuai dengan sila keempat pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Bahwa setiap warga negara Indonesia menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon pemimpin dengan bijak. 
b. Kasus yang tidak menerapkan nilai-nilai pancasila
  •     Kasus Nenek Minah”
Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.
Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao.
Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao.
Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri.
Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja.
Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.
Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut. Mereka segera menyalami Minah karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan. (sumber: politik.kompasiana.com)
Komentar : Menurut saya, hukum di Indonesia sangat unik. Sangat mudah menjerat hukum terhadap orang susah seperti nenek Minah, namun sangat sulit dan sangat berbelit-belit begitu akan menjerat para koruptor dan pejabat yang tersandung masalah hukum di negeri ini. Saking uniknya hukum di Indonesia, sampai-sampai mereka melupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada. Ini sangat diskriminatif dan memalukan sistem hukum di Indonesia. Saya akui, mencuri adalah perbuatan yang salah. Namun demikian, hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Masa sih nenek-nenek seperti itu yang hidupnya susah bahkan buta huruf, dihukum hanya karena ketidaktahuan dan keawaman beliau tentang hukum? Seharusnya para penegak hukum tidak melupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada  dan bukan hanya menjalankan hukum secara positifistik.

C:SUMBER:






                                                                                                                                                                  


Tidak ada komentar:

Posting Komentar