A.NILAI-NILAI YANG TERDAPAT PADA MASING-MASING SILA
- Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai
tersebut terdapat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila.
Sila
Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila
pertama, yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa bangsa
Indonesia mempunyai kebebasan untuk meng anut agama dan menjalankan ibadah yang
sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia
untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antarsesama
manusia Indonesia, antarbangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang
lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa
saling menyayangi, saling menghargai, dan saling meng a yomi.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama
antara lain sebagai berikut.
1.
Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan
sifat-sifatnya yang Mahasempurna.
2.
Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara
menjalankan semua perintah-Nya, dan sekaligus menjauhi segala larangan-Nya.
3.
Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama
yang berbeda-beda.
4.
Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.
Sila kedua:
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila kedua
yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung pengertian bahwa
bangsa Indonesia diakui dan diper-lakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya
selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan
kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku ras, dan keturunan.
Dengan demikian, pada sila “Kemanusiaan yang adil dan
beradab” terkandung nilai-nilai sebagai berikut.
1.
Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.
2.
Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk
yang paling mulia diciptakan Tuhan.
3.
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat
perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.
4.
Mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat
semena-mena terhadap orang lain.
Sila Ketiga:
Persatuan Indonesia
Makna
“Persatuan Indonesia” dalam sila ketiga Pancasila adalah suatu wujud kebulatan
yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang meliputi ideologi, politik,
sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu
wadah, yaitu Indonesia.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga,
antara lain sebagai berikut.
1.
Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2.
Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela
berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3.
Pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya
bangsa dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
4.
Sila Keempat: kerakyatan yang dimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Setiap
orang Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia
mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh
karena itu, setiap kegiatan peng ambilan keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut dilakukan dengan semangat
kekeluargaansebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat,
antara lain sebagai berikut.
1.
Kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
2.
Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga
negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
3.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan.
4.
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
daripada kepentingan pribadi atau golongan.
5.
Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambil
keputusan.
Sila kelima:
keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Keadilan
merupakan salah satu tujuan negara republik Indonesia selaku negara hukum.
Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia Indonesia, baik selaku
pribadi, selaku anggota masyarakat, maupun selaku warga negara menjadi aman,
tenteram, dan sejahtera.
Upaya untuk
mencapai ke arah itu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan, yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh
warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial
ekonominya. Setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan adil sesuai dengan
hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Adapun nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima,
antara lain sebagai berikut.
1.
Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial,
kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
2.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
menghormati hak-hak orang lain.
3.
Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada
orang lain.
4.
Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang
senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
5.
Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik
material maupun spiritual.
Pancasila
merupakan sumber nilai dalam kehidupan bermasyar-akat, berbangsa, dan
bernegara. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Pancasila sehingga
Pancasila merupakan sumber nilai? Dalam kaitan ini, Dardji Darmodihardjo
mengatakan bahwa Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian
yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nilai material adalah segala
sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Adapun nilai vital adalah
segala sesuatu yang berguna untuk dapat mengadakan kegiatan atau
aktivitas.
Dalam
Pancasila, terkandung nilai-nilai yang lengkap dan har-monis, baik nilai
material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis
atau moral maupun nilai religius, yang ter cermin dalam sila-sila Pancasila
yang bersifat sistematis-hierarkis. Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat
objektif, subjektif, dan kedua-duanya. Sifat objektif karena sesuai dengan
objeknya/kenyataannya dan bersifat umum/universal. Adapun sifat subjektif
karena sebagai hasil pemikiran seluruh bangsa Indonesia.
Melihat
fungsi dasar Pancasila sebagai dasar negara, segala tindak tanduk atau
perbuatan semua warga negara harus mencer minkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai yang menuntun
sikap, perilaku atau perbuatan manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
B.CONTOH KASUS
a. Kasus yang menerapkan nilai-nilai pancasila
“Pemilihan
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Pilkada)”
Sebelum
tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.
Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.
Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang
ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.
Pada tahun
2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang
digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (sumber: id.wikipedia.org)
Komentar : Setiap warga Indonesia memiliki
hak untuk memilih siapa pemimpin yang menurut mereka pantas. Dan menurut saya
pilkada ini sesuai dengan sila keempat pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Bahwa setiap warga
negara Indonesia menggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon pemimpin
dengan bijak.
b. Kasus yang tidak menerapkan nilai-nilai pancasila
- Kasus Nenek Minah”
Nenek Minah
(55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan
milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang
pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara
dengan masa percobaan 3 bulan.
Ironi hukum
di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya
di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa
Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA
untuk menanam kakao.
Ketika
sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang
sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk disemai
sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak
disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao.
Dan tak lama
berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun
bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal
itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan
karena sama saja mencuri.
Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja.
Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja.
Namun
dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab
seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum
terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus
pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.
Vonis hakim
1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga,
tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut. Mereka segera
menyalami Minah karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel
tahanan. (sumber: politik.kompasiana.com)
Komentar : Menurut saya, hukum di Indonesia
sangat unik. Sangat mudah menjerat hukum terhadap orang susah seperti nenek
Minah, namun sangat sulit dan sangat berbelit-belit begitu akan menjerat para
koruptor dan pejabat yang tersandung masalah hukum di negeri ini. Saking
uniknya hukum di Indonesia, sampai-sampai mereka melupakan prinsip-prinsip
kemanusiaan yang ada. Ini sangat diskriminatif dan memalukan sistem hukum di
Indonesia. Saya akui, mencuri adalah perbuatan yang salah. Namun demikian,
hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Masa sih nenek-nenek seperti itu yang
hidupnya susah bahkan buta huruf, dihukum hanya karena ketidaktahuan dan
keawaman beliau tentang hukum? Seharusnya para penegak hukum tidak melupakan
prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada dan bukan hanya menjalankan hukum
secara positifistik.
C:SUMBER:

Tidak ada komentar:
Posting Komentar