Fungsi serta Peranan Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen
A. SEBELUM
AMANDEMEN
Kelembagaan
Negara Berdasarkan UUD 1945
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden dan Wakil Presiden
3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
Sedangkan
setelah amandemen, Lembaga Negara ada 8.
Karena sebelumnya, MPR yang merupakan lembaga tertinggi, akan tetapi setelah
amandemen semua lembaga negara kedudukannya setara.
Tugas dan
Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945 ada didalam pasal 3 dan pasal 6 UUD
1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR No. 1/MPR/ 1983, dan dinyatakan sebagai
berikut:
- menetapkan Undang Undang Dasar
- menetapkan Garis-Garis Besar
Haluan Negara.
- memilih (dan mengangkat)
presiden dan wakil Presiden.
1. MPR
– Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power)
karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan
MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat yang berwenang:
menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.
– Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta
utusan golongan yang diangkat.
Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:
– Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
– Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut
turut.
– Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
– Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
– Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
– Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dnga
memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.
2. PRESIDEN
/ WAPRES
– Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun
kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
– Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration
of power and responsiblity upon the president).
– Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang
kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative
power).
– Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
– Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai
presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
3. DPR
– Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
– Memberikan persetujuan atas PERPU.
– Memberikan persetujuan atas Anggaran.
– Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
4. DPA DAN
BPK
* Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara
lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.
5. MA
* Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha Negara,PN,PA,dan
PM.
B. SESUDAH
AMANDEMEN
1. MPR
Wewenang MPR
berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah:
- mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar;
- melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden;
- memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
- memilih Wakil Presiden dari dua
calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
Wakil Presiden dalam masa jabatannya;
- memilih Presiden dan Wakil
Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya,
dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon
Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
2. DPR
DPR adalah
lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UU. DPR mempunyai fungsi
legislasi anggaran, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang DPR adalah ;
- Membentuk UU yang dibahas
dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Membahas dan memberikan
persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.
- Menerima dan membahas usulan
RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan
menginstruksikannya dalam pembahasan.
- Menetapkan APBN bersama
Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
- Membahas dan menindaklanjuti
hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuanagan negara yang
disampaikan oleh BPK.
- Memberikan persetujuan kepada
presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian
dengan negara lain.
- Menyerap, menghimpun,
menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Dalam
menjalankan fungsinya, anggota DPR memiliki hak interpelasi, yakni hak meminta
keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak
kepada kehidupan bermasyarakat da bernegara. Dan DPR juga memilik hak angket,
yakni melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga
bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Dan menyatakan pendapat
diluar institusi, anggota DPR juga memilikimhak mengajukan RUU, mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta
hak protokoler.
3. DPD
(Dewan Perwakilan Daerah
DPD (Dewan
Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI.
Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga
ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22C dan pasal 22D.
Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui
Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal dari partai
politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Menurut
pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
- Mengajukan rancangan undang-undang
kepada DPR yang berkaitan dengan otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, serta penggabungan
- daerah, pengelolaan sumber daya
alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat daerah.
- Memberi pertimbangan kepada DPR
atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil
pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun.
4. Presiden
Masa jabatan
Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja (pasal 7 UUD 1945
hasil amendemen).
Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni:
a. Presiden
sebagai Kepala Negara
Sebagai
kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.
- Memegang kekuasaan tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD
1945).
- Menyatakan perang, membuat
perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal
11 UUD 1945).
- Menyatakan negara dalam keadaan
bahaya (pasal 12 UUD 1945).
- Mengangkat duta dan konsul.
- Memberi grasi, amnesti, dan
rehabilitasi.
- Memberi gelar, tanda jasa, dan
lain-lain tanda kehormatan.
b. Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan.
Sebagai
kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.
- Memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
- Mengajukan RUU (Rancangan
Undang-Undang) kepada DPR.
- Menetapkan PP (Peraturan
Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
- Mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri.
5. Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sesuai dengan
fungsinya sebagai badan pemeriksa keuangan, BPK pada pokoknya lebih dekat
menjalankan fungsi parlemen, karena itu hubungan kerja BPK dan parlemen
sangatlah erat. Bahkan BPK bisa dikatakan mitra kerja yang erat bagi DPR,
terutama dalam mengawasi kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan soal
keuangan, dan kekayaan negara. BPK adalah lembaga negara yanag mempunyai
wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD
1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK mempunyai tugas dan
wewenang yang sangat strategis, karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan
sumber dan penggunaan anggaran serata keuangan negara yaitu :
- Memeriksa tanggung jawab
keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan
DPD.
- Memeriksa semua pelaksanaan
APBN.
- Memeriksa tanggung jawab
pemerintah tentang keuangan negara.
Dari tugas
dan wewenang tersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok, yakni :
- Fungsi Operatif : yaitu melakukan pemeriksaan
, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuanga
negara.
- Fungsi Yudikatif : yaitu melakukan tuntutan
perbendeharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta
menimbulkan kerugian bagi negara.
- Fungsi Rekomendatif : yaitu memberikan
pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.
6. Mahkamah
Agung
Perubahan
ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam
Undang-Undang Dasar dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan
konstitusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan kinerja MA. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), MA mempunyai tugas dan wewenang:
- mengadili pada tingkat kasasi;
- menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang.
7. Mahkamah
Konstitusi
Keberadaanya
dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the
constitution). Perubahan UUD 1945 juga melahirkan sebuah lembaga negara baru di
bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai
berikut:
- menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar;
- memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- memutus pembubaran partai
politik;
- memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.
Lembaga ini
merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha
menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya
sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD
1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional.Artinya, tidak boleh
ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar.
Hal itu
sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip
konstitusionalitas hukum. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang
diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan
oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara
yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
8. Komisi
Yudisial (KY)
Komisi
Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan
lainnnya. Dibentuknya komisi yudisial dalam struktur kehakiman di Indonesia,
dalah agar warga masyarakat diluar lembaga struktur resmi lembaga parlemen
dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan , penilaian kinerja, dan
kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan
menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta prilaku hakim dalam rangka
mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam
menjalankan tugasnya komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap :
- Hakim Agung dan Mahkamah Agung.
- Hakim pada badan peradilan
disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung, seperti
peradilan umum,agama, militer, dan badan peradilan lainnya.
- Hakim Mahkamah Konstitusi.
Referensi:
kelebihan dan kekurangan dari setiap Ideologi Negara
